SEBATIK NUNUKAN – Keterbatasan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi membuat penyaluran program pembangunan dan bantuan masyarakat harus semakin selektif. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rahman, saat melaksanakan reses di lima titik wilayah Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan.
Dalam agenda penyerapan aspirasi tersebut, Rahman menerima berbagai masukan masyarakat, mulai dari kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan, dukungan sarana usaha nelayan, hingga persoalan akses bantuan pendidikan melalui program beasiswa Kaltara.
Ia menjelaskan, tidak seluruh usulan masyarakat dapat diperjuangkan melalui anggaran pemerintah provinsi. Selain mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, setiap program juga harus memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Menurutnya, sejumlah kebutuhan infrastruktur yang disampaikan warga Pulau Sebatik belum dapat diakomodasi melalui anggaran Pemprov Kaltara karena berada di luar kewenangan pemerintah provinsi.
“Sejak adanya efisiensi anggaran, setiap usulan kegiatan yang diajukan ke provinsi harus sesuai dengan kewenangan provinsi. Karena itu, ada sejumlah aspirasi masyarakat yang belum bisa diakomodasi,” jelasnya.
Meski demikian, Rahman melihat masih ada kebutuhan masyarakat yang dapat diperjuangkan melalui program pemerintah provinsi. Salah satunya berkaitan dengan sektor perikanan dan kelautan, khususnya dukungan perlengkapan bagi petani rumput laut.
Dalam reses tersebut, masyarakat menyampaikan kebutuhan tali dan pelampung untuk menunjang kegiatan budidaya rumput laut. Rahman menilai bantuan tersebut relevan untuk diperjuangkan karena berkaitan dengan sektor yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Selain persoalan ekonomi masyarakat pesisir, Rahman turut menyoroti keberlanjutan program bantuan pendidikan. Ia mengungkapkan, anggaran beasiswa Pemprov Kaltara mengalami pengurangan signifikan dalam dua tahun terakhir akibat kebijakan efisiensi.
Jika pada 2025 anggaran beasiswa mencapai Rp15 miliar, pada 2026 alokasinya hanya tersisa Rp5 miliar. Penurunan tersebut dinilai berpengaruh terhadap ruang pemerintah dalam memberikan dukungan pendidikan kepada masyarakat.
Rahman berharap pemerintah provinsi dapat kembali meningkatkan alokasi anggaran beasiswa pada 2027, sehingga semakin banyak pelajar dan mahasiswa yang berkesempatan memperoleh bantuan pendidikan.
“Untuk tahun ini karena efisiensi anggaran, yang sebelumnya pada 2025 dianggarkan Rp15 miliar, sekarang hanya Rp5 miliar. Kami berharap pada 2027 nanti anggarannya bisa kembali seperti sebelumnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rahman menekankan pentingnya membangun pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penganggaran dan proses perjuangan aspirasi melalui DPRD. Menurutnya, usulan yang disampaikan warga harus melalui tahapan pembahasan dengan mempertimbangkan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan kewenangan pemerintahan.
Ia mengakui masih ada masyarakat yang berharap seluruh aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD dapat langsung direalisasikan. Padahal, dalam kondisi fiskal yang terbatas, diperlukan proses seleksi agar program yang dijalankan benar-benar sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
“Dulu masyarakat menganggap setiap usulan DPRD bisa dikerjakan. Tetapi dengan kondisi efisiensi seperti sekarang, tentu tidak bisa lagi seperti itu,” pungkasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Rahman berharap aspirasi masyarakat Sebatik tetap dapat diperjuangkan melalui program yang sesuai kewenangan pemerintah provinsi, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan peningkatan akses pendidikan. (Adv-73)
















