TANJUNG SELOR – Penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar setiap persoalan yang dialami anak dapat ditangani secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rahman, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga penyedia layanan, serta masyarakat menjadi kunci dalam memastikan hak-hak anak tetap terlindungi.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Nunukan tersebut, persoalan perlindungan anak memiliki kompleksitas tersendiri sehingga tidak cukup ditangani oleh satu institusi. Diperlukan pembagian peran dan koordinasi yang jelas agar setiap anak memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan.
“Ini bukan pekerjaan satu pihak. Pemerintah punya kewenangan, lembaga layanan punya fungsi masing-masing, dan masyarakat juga punya peran dalam melihat persoalan anak di lingkungannya,” ujar Rahman melalui pesan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus sering kali menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Penanganannya bisa melibatkan berbagai kebutuhan, seperti pendampingan, pelayanan kesehatan, pemenuhan akses pendidikan, hingga dukungan terhadap kondisi keluarga.
Karena itu, Rahman mendorong peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan serta penguatan pemahaman para aktivis perlindungan anak berbasis masyarakat. Dengan kemampuan dan koordinasi yang baik, proses penanganan diharapkan tidak terhambat akibat ketidakjelasan tugas maupun mekanisme rujukan antarlembaga.
“Kalau ada persoalan, harus tahu siapa yang menangani dan ke mana harus dikoordinasikan. Jangan sampai anak justru tidak mendapatkan layanan karena masing-masing pihak tidak terhubung,” tegasnya.
Rahman juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan anak. Sebab, lingkungan keluarga dan tempat tinggal merupakan ruang terdekat yang memungkinkan masyarakat mengetahui lebih awal apabila terdapat anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, diskriminasi, atau persoalan lainnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa setiap laporan maupun temuan terkait persoalan anak harus disampaikan melalui jalur dan mekanisme penanganan yang tepat. Langkah tersebut diperlukan agar anak memperoleh perlindungan tanpa mengabaikan hak, keamanan, dan kepentingan terbaiknya.
Ia berharap koordinasi lintas sektor tidak hanya terbangun ketika terjadi kasus, tetapi menjadi bagian dari sistem perlindungan anak yang berjalan secara konsisten.
“Yang kita butuhkan adalah koordinasi yang berjalan. Masyarakat tahu harus melapor ke mana, lembaga layanan tahu apa yang harus dilakukan, dan pemerintah bisa memastikan penanganannya berjalan,” pungkas Rahman. (Adv-72)
















