• Tentang Kami
  • Hubungi Kami
Sabtu, November 21, 2026
Portal Kaltara
Advertisement
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Dunia Islam
  • Teknologi
  • Olah Raga
  • Hiburan
  • Kuliner
  • Agenda
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Dunia Islam
  • Teknologi
  • Olah Raga
  • Hiburan
  • Kuliner
  • Agenda
No Result
View All Result
Portal Kaltara
No Result
View All Result
Home Advedtorial

Hatta Soroti Kendala Penanganan Banjir dan Infrastruktur di Mamburungan Timur

by Kontributor
November 21, 2026
in Advedtorial, Kaltara
0
Hatta Soroti Kendala Penanganan Banjir dan Infrastruktur di Mamburungan Timur
0
SHARES
1
VIEWS

TARAKAN – Persoalan banjir dan kondisi infrastruktur lingkungan di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur, menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Hatta. Ia menilai, penanganan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut belum berjalan optimal karena terkendala keterbatasan anggaran dan pembagian kewenangan pemerintahan.

Hal itu disampaikan Hatta saat menghadiri forum Teras Timur (Temu, Evaluasi, Rembug, Aksi, dan Solusi) yang digelar di Kantor Kelurahan Mamburungan Timur, Kamis (19/11/2026). Forum tersebut juga dihadiri Camat Tarakan Timur Boby Deen Marten, Anggota DPRD Kota Tarakan Asrin Saleh, perangkat daerah, aparat keamanan, perwakilan perusahaan, tokoh masyarakat, serta pengurus RT dan RW.

READ ALSO

Listiani Dorong Kejelasan Kewenangan Dalam Penanganan Bencana Di Kaltara

Syamsuddin Arfah : Pembangunan Kaltara Harus Sesuai Skala Prioritas Dan Kewenangan

Dalam pertemuan itu, Hatta memaparkan sejumlah aspirasi pembangunan yang telah diperjuangkannya sejak 2025. Di antaranya penanganan banjir pada tiga RT dengan usulan anggaran sebesar Rp1 miliar, serta pembangunan akses jalan di RT 3 menuju pemakaman yang dimanfaatkan warga dari lima RT, yakni RT 1, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 11.

Menurut Hatta, usulan tersebut sebelumnya telah ditindaklanjuti melalui peninjauan lapangan dan pengukuran bersama dinas teknis serta konsultan. Namun, tahapan berikutnya belum dapat direalisasikan karena terbentur efisiensi anggaran dan persoalan kewenangan.

“Yang sangat berdampak bagi kami di provinsi ini adalah persoalan kewenangan. Itu menjadi persoalan utamanya,” ungkap Hatta.

Ia menjelaskan, sebagian besar kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat di daerah pemilihannya merupakan urusan pemerintah kota. Akibatnya, pemerintah provinsi memiliki keterbatasan untuk mengalokasikan anggaran bagi kegiatan yang berada di luar kewenangannya.

Situasi tersebut juga berdampak terhadap pelaksanaan program aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kaltara, khususnya untuk pembangunan fisik infrastruktur. Hatta menyebut, program tersebut belum dapat dilaksanakan pada 2026, bahkan hingga 2027.

“Untuk kegiatan kami yang ada di provinsi, pokok-pokok pikiran itu tidak bisa dilaksanakan untuk 2026, bahkan sampai 2027,” jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Kendati demikian, Hatta mengatakan masih ada ruang untuk memperjuangkan bantuan yang tidak berkaitan langsung dengan pembangunan fisik. Bantuan bagi rumah ibadah maupun kelompok tani, misalnya, masih dapat menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti kebutuhan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah yang terdampak pengurangan transfer dari pemerintah pusat berpengaruh terhadap keberlanjutan sejumlah program pelayanan publik. Beberapa program yang ikut merasakan dampaknya antara lain beasiswa dan bantuan pembiayaan BPJS Kesehatan.

Selain menyampaikan persoalan anggaran, Hatta menyoroti kondisi lingkungan yang membutuhkan perhatian serius, terutama genangan air ketika hujan di RT 9 dan RT 10. Ia turut menerima perhatian warga terkait debu jalan serta perubahan kondisi sungai di kawasan Mamburungan Timur yang diduga mengalami penyempitan akibat sedimentasi dan aktivitas di sekitarnya.

Menurutnya, kondisi sungai perlu diperiksa secara langsung agar penyebab berkurangnya daya tampung aliran air dapat diketahui. Ia menilai penumpukan sedimentasi yang menutupi sebagian alur sungai berpotensi menghambat aliran air dan memperburuk persoalan genangan.

“Sehingga itu perlu diperhatikan. Nanti mungkin ada waktunya kita pergi ke sana melihat. Orang-orang tua kita yang dulu-dulu saya kira tahu berapa lebar sesungguhnya sungai itu. Sekarang sudah tidak kelihatan lagi karena tertutup sedimentasi,” ujarnya.

Hatta berharap persoalan tersebut tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga seluruh pihak yang beraktivitas di sekitar kawasan sungai. Ia secara khusus meminta perusahaan turut mengambil tanggung jawab apabila kegiatan operasionalnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

“Itu yang menyebabkan tidak lancarnya air. Sehingga itu menjadi catatan penting untuk perusahaan harus bertanggung jawab,” pungkasnya. (Adv-74)

 

Related Posts

Listiani Dorong Kejelasan Kewenangan Dalam Penanganan Bencana Di Kaltara
Advedtorial

Listiani Dorong Kejelasan Kewenangan Dalam Penanganan Bencana Di Kaltara

November 21, 2026
Syamsuddin Arfah : Pembangunan Kaltara Harus Sesuai Skala Prioritas Dan Kewenangan
Advedtorial

Syamsuddin Arfah : Pembangunan Kaltara Harus Sesuai Skala Prioritas Dan Kewenangan

November 21, 2026
Rahman Perjuangkan Aspirasi Nelayan Sebatik, Juga Soroti Penurunan Anggaran Beasiswa Kaltara
Advedtorial

Rahman Perjuangkan Aspirasi Nelayan Sebatik, Juga Soroti Penurunan Anggaran Beasiswa Kaltara

November 21, 2026
Rahman Minta Penanganan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Dilakukan Terpadu
Advedtorial

Rahman Minta Penanganan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Dilakukan Terpadu

November 21, 2026
Achmad Djufrie Dorong Penguatan Pemahaman Konstitusi dan Wawasan Kebangsaan
Advedtorial

Achmad Djufrie Dorong Penguatan Pemahaman Konstitusi dan Wawasan Kebangsaan

November 21, 2026
Jufri Budiman Kawal Perbaikan Jalan Gajah Mada, Target Rampung Sebelum Nataru
Advedtorial

Jufri Budiman Kawal Perbaikan Jalan Gajah Mada, Target Rampung Sebelum Nataru

November 21, 2026
Next Post
Syamsuddin Arfah : Pembangunan Kaltara Harus Sesuai Skala Prioritas Dan Kewenangan

Syamsuddin Arfah : Pembangunan Kaltara Harus Sesuai Skala Prioritas Dan Kewenangan

POPULAR NEWS

Satresnarkoba Polres Nunukan Tangkap  6 Tersangka Narkoba, 2 di Antaranya Wanita

Satresnarkoba Polres Nunukan Tangkap 6 Tersangka Narkoba, 2 di Antaranya Wanita

Oktober 8, 2021
Kena Timpas Petugas APMS Sedadap Meninggal Dunia

Kena Timpas Petugas APMS Sedadap Meninggal Dunia

Juni 25, 2021
Ditipu Ratusan Juta Rupiah, dan Dicemarkan Nama Baiknya Mulyati Lapor Polisi

Ditipu Ratusan Juta Rupiah, dan Dicemarkan Nama Baiknya Mulyati Lapor Polisi

Oktober 16, 2021
Dua Pria Diborgol dan Dimasukkan ke Bagasi Mobil Jadi Tontonan Warga di Pangkalan Haji Putri

Dua Pria Diborgol dan Dimasukkan ke Bagasi Mobil Jadi Tontonan Warga di Pangkalan Haji Putri

Juli 9, 2025
Polres Nunukan Berhasil Amankan Sabu 5 Kg

Polres Nunukan Berhasil Amankan Sabu 5 Kg

Mei 27, 2021

EDITOR'S PICK

Gubernur Ajak TNI Bersinergi

Gubernur Ajak TNI Bersinergi

Juni 16, 2025
Warga Sebatik  Keluhkan Terbatasnya Kuota Beasiswa Kaltara Unggul

Warga Sebatik Keluhkan Terbatasnya Kuota Beasiswa Kaltara Unggul

November 18, 2026
Terima Hasil LKPD Tahun 2021, Pemkab Nunukan Pertahankan Predikat WTP 7 Kali Berturut Turut

Terima Hasil LKPD Tahun 2021, Pemkab Nunukan Pertahankan Predikat WTP 7 Kali Berturut Turut

Agustus 5, 2022
“Fraksi Hanura Harap Raperda Pembentukan Desa Ujang Fatimah, Desa Binusan Dalam, dan Desa Tembaring Segera Disahkan

“Fraksi Hanura Harap Raperda Pembentukan Desa Ujang Fatimah, Desa Binusan Dalam, dan Desa Tembaring Segera Disahkan

Oktober 15, 2025
  • Pedoman Jurnalistik
  • Redaksi
  • Pasang Iklan
  • Kritik & Saran
Independen & Objektif

© 2024 Portal Kaltara - Developed by AntaHost

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Dunia Islam
  • Teknologi
  • Olah Raga
  • Hiburan
  • Kuliner
  • Agenda

© 2024 Portal Kaltara - Developed by AntaHost