TARAKAN – Persoalan banjir dan kondisi infrastruktur lingkungan di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur, menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Hatta. Ia menilai, penanganan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut belum berjalan optimal karena terkendala keterbatasan anggaran dan pembagian kewenangan pemerintahan.
Hal itu disampaikan Hatta saat menghadiri forum Teras Timur (Temu, Evaluasi, Rembug, Aksi, dan Solusi) yang digelar di Kantor Kelurahan Mamburungan Timur, Kamis (19/11/2026). Forum tersebut juga dihadiri Camat Tarakan Timur Boby Deen Marten, Anggota DPRD Kota Tarakan Asrin Saleh, perangkat daerah, aparat keamanan, perwakilan perusahaan, tokoh masyarakat, serta pengurus RT dan RW.
Dalam pertemuan itu, Hatta memaparkan sejumlah aspirasi pembangunan yang telah diperjuangkannya sejak 2025. Di antaranya penanganan banjir pada tiga RT dengan usulan anggaran sebesar Rp1 miliar, serta pembangunan akses jalan di RT 3 menuju pemakaman yang dimanfaatkan warga dari lima RT, yakni RT 1, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 11.
Menurut Hatta, usulan tersebut sebelumnya telah ditindaklanjuti melalui peninjauan lapangan dan pengukuran bersama dinas teknis serta konsultan. Namun, tahapan berikutnya belum dapat direalisasikan karena terbentur efisiensi anggaran dan persoalan kewenangan.
“Yang sangat berdampak bagi kami di provinsi ini adalah persoalan kewenangan. Itu menjadi persoalan utamanya,” ungkap Hatta.
Ia menjelaskan, sebagian besar kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat di daerah pemilihannya merupakan urusan pemerintah kota. Akibatnya, pemerintah provinsi memiliki keterbatasan untuk mengalokasikan anggaran bagi kegiatan yang berada di luar kewenangannya.
Situasi tersebut juga berdampak terhadap pelaksanaan program aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kaltara, khususnya untuk pembangunan fisik infrastruktur. Hatta menyebut, program tersebut belum dapat dilaksanakan pada 2026, bahkan hingga 2027.
“Untuk kegiatan kami yang ada di provinsi, pokok-pokok pikiran itu tidak bisa dilaksanakan untuk 2026, bahkan sampai 2027,” jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Kendati demikian, Hatta mengatakan masih ada ruang untuk memperjuangkan bantuan yang tidak berkaitan langsung dengan pembangunan fisik. Bantuan bagi rumah ibadah maupun kelompok tani, misalnya, masih dapat menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah yang terdampak pengurangan transfer dari pemerintah pusat berpengaruh terhadap keberlanjutan sejumlah program pelayanan publik. Beberapa program yang ikut merasakan dampaknya antara lain beasiswa dan bantuan pembiayaan BPJS Kesehatan.
Selain menyampaikan persoalan anggaran, Hatta menyoroti kondisi lingkungan yang membutuhkan perhatian serius, terutama genangan air ketika hujan di RT 9 dan RT 10. Ia turut menerima perhatian warga terkait debu jalan serta perubahan kondisi sungai di kawasan Mamburungan Timur yang diduga mengalami penyempitan akibat sedimentasi dan aktivitas di sekitarnya.
Menurutnya, kondisi sungai perlu diperiksa secara langsung agar penyebab berkurangnya daya tampung aliran air dapat diketahui. Ia menilai penumpukan sedimentasi yang menutupi sebagian alur sungai berpotensi menghambat aliran air dan memperburuk persoalan genangan.
“Sehingga itu perlu diperhatikan. Nanti mungkin ada waktunya kita pergi ke sana melihat. Orang-orang tua kita yang dulu-dulu saya kira tahu berapa lebar sesungguhnya sungai itu. Sekarang sudah tidak kelihatan lagi karena tertutup sedimentasi,” ujarnya.
Hatta berharap persoalan tersebut tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga seluruh pihak yang beraktivitas di sekitar kawasan sungai. Ia secara khusus meminta perusahaan turut mengambil tanggung jawab apabila kegiatan operasionalnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
“Itu yang menyebabkan tidak lancarnya air. Sehingga itu menjadi catatan penting untuk perusahaan harus bertanggung jawab,” pungkasnya. (Adv-74)
















