• Tentang Kami
  • Hubungi Kami
Sabtu, November 21, 2026
Portal Kaltara
Advertisement
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Dunia Islam
  • Teknologi
  • Olah Raga
  • Hiburan
  • Kuliner
  • Agenda
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Dunia Islam
  • Teknologi
  • Olah Raga
  • Hiburan
  • Kuliner
  • Agenda
No Result
View All Result
Portal Kaltara
No Result
View All Result
Home Advedtorial

Listiani Dorong Kejelasan Kewenangan Dalam Penanganan Bencana Di Kaltara

by Kontributor
November 21, 2026
in Advedtorial, Kaltara
0
Listiani Dorong Kejelasan Kewenangan Dalam Penanganan Bencana Di Kaltara
0
SHARES
1
VIEWS

 

TARAKAN – Penanganan bencana membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Namun, kerja sama tersebut harus didukung kejelasan regulasi dan pembagian kewenangan agar pelaksanaan program maupun penyaluran bantuan tidak menimbulkan persoalan administratif.

READ ALSO

Alimuddin Dukung Jamda Pertama Kaltara, Pramuka Jadi Wadah Cetak Generasi Berkarakter

Muhammad Nasir Pilih Terbuka Soal Aspirasi Warga, Tak Ingin Hanya Memberi Janji

Hal ini menjadi salah satu perhatian Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Listiani, saat melakukan kunjungan kerja bersama rombongan Komisi IV ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Listiani menyoroti pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur secara terperinci tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan dalam penanggulangan bencana.

Menurutnya, kejelasan aturan diperlukan agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat menjalankan perannya tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan.

Ia mengakui, sebagai anggota legislatif provinsi, dirinya perlu memahami secara tepat batasan kewenangan sebelum memberikan dukungan terhadap kebutuhan pemerintah daerah. Sebab, tidak semua bentuk bantuan dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah provinsi.

“Kami sempat bingung apa yang bisa kami sampaikan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. KPK juga mengingatkan bahwa sebelum memberikan bantuan, harus dilihat terlebih dahulu apakah itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota,” ungkapnya.

Listiani menegaskan, pemahaman terhadap aturan tersebut bukan berarti membatasi kepedulian pemerintah provinsi terhadap persoalan kebencanaan di daerah. Sebaliknya, diperlukan upaya untuk menemukan mekanisme dan ruang dukungan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Karena itu, ia mendorong komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota terus ditingkatkan. Dengan demikian, kebutuhan penanganan bencana di daerah tetap dapat memperoleh perhatian dan dukungan melalui jalur kewenangan yang tepat.

Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kaltara tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah, bersama anggota Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, dan Rahman. Rombongan diterima Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra.

Melalui pertemuan tersebut, Komisi IV ingin mendapatkan informasi langsung mengenai kondisi, kebutuhan, serta berbagai kendala yang dihadapi BPBD Tarakan dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana.

Hasil kunjungan ini selanjutnya diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi DPRD Kaltara dalam mendorong penguatan koordinasi lintas pemerintahan, sehingga upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dapat berjalan lebih optimal. (Adv-76)

 

Related Posts

Alimuddin Dukung Jamda Pertama Kaltara, Pramuka Jadi Wadah Cetak Generasi Berkarakter
Advedtorial

Alimuddin Dukung Jamda Pertama Kaltara, Pramuka Jadi Wadah Cetak Generasi Berkarakter

November 21, 2026
Muhammad Nasir Pilih Terbuka Soal Aspirasi Warga, Tak Ingin Hanya Memberi Janji
Advedtorial

Muhammad Nasir Pilih Terbuka Soal Aspirasi Warga, Tak Ingin Hanya Memberi Janji

November 21, 2026
Aspirasi Warga Tetap Diperjuangkan, Namun Harus Sesuai Kewenangan
Advedtorial

Aspirasi Warga Tetap Diperjuangkan, Namun Harus Sesuai Kewenangan

November 21, 2026
Muddain Jelaskan Batas Kewenangan Anggaran Provinsi Saat Serap Aspirasi Warga Sebengkok
Advedtorial

Muddain Jelaskan Batas Kewenangan Anggaran Provinsi Saat Serap Aspirasi Warga Sebengkok

November 21, 2026
Syamsuddin Arfah : Pembangunan Kaltara Harus Sesuai Skala Prioritas Dan Kewenangan
Advedtorial

Syamsuddin Arfah : Pembangunan Kaltara Harus Sesuai Skala Prioritas Dan Kewenangan

November 21, 2026
Hatta Soroti Kendala Penanganan Banjir dan Infrastruktur di Mamburungan Timur
Advedtorial

Hatta Soroti Kendala Penanganan Banjir dan Infrastruktur di Mamburungan Timur

November 21, 2026
Next Post
Muddain Jelaskan Batas Kewenangan Anggaran Provinsi Saat Serap Aspirasi Warga Sebengkok

Muddain Jelaskan Batas Kewenangan Anggaran Provinsi Saat Serap Aspirasi Warga Sebengkok

POPULAR NEWS

Satresnarkoba Polres Nunukan Tangkap  6 Tersangka Narkoba, 2 di Antaranya Wanita

Satresnarkoba Polres Nunukan Tangkap 6 Tersangka Narkoba, 2 di Antaranya Wanita

Oktober 8, 2021
Kena Timpas Petugas APMS Sedadap Meninggal Dunia

Kena Timpas Petugas APMS Sedadap Meninggal Dunia

Juni 25, 2021
Ditipu Ratusan Juta Rupiah, dan Dicemarkan Nama Baiknya Mulyati Lapor Polisi

Ditipu Ratusan Juta Rupiah, dan Dicemarkan Nama Baiknya Mulyati Lapor Polisi

Oktober 16, 2021
Dua Pria Diborgol dan Dimasukkan ke Bagasi Mobil Jadi Tontonan Warga di Pangkalan Haji Putri

Dua Pria Diborgol dan Dimasukkan ke Bagasi Mobil Jadi Tontonan Warga di Pangkalan Haji Putri

Juli 9, 2025
Polres Nunukan Berhasil Amankan Sabu 5 Kg

Polres Nunukan Berhasil Amankan Sabu 5 Kg

Mei 27, 2021

EDITOR'S PICK

Bupati Laura kukuhkan TPAKD Kabupaten Nunukan

Bupati Laura kukuhkan TPAKD Kabupaten Nunukan

Juli 29, 2024
Bakal Dikucurkan Rp150 Miliar dari Kemenkeu, Gubernur Target Bangun Jembatan Malinau-Binuang Selesai 2026

Bakal Dikucurkan Rp150 Miliar dari Kemenkeu, Gubernur Target Bangun Jembatan Malinau-Binuang Selesai 2026

Oktober 8, 2025
Dalam Rangka HUT Kabupaten Nunukan Ke – 25, DKPP Kabupaten Nunukan, Gelar Gerakan Pangan Murah

Dalam Rangka HUT Kabupaten Nunukan Ke – 25, DKPP Kabupaten Nunukan, Gelar Gerakan Pangan Murah

Oktober 14, 2024
Muhammad Nasir: Anggaran Provinsi Terbatas, Aspirasi Warga Tetap Diperjuangkan

Muhammad Nasir: Anggaran Provinsi Terbatas, Aspirasi Warga Tetap Diperjuangkan

November 18, 2026
  • Pedoman Jurnalistik
  • Redaksi
  • Pasang Iklan
  • Kritik & Saran
Independen & Objektif

© 2024 Portal Kaltara - Developed by AntaHost

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Dunia Islam
  • Teknologi
  • Olah Raga
  • Hiburan
  • Kuliner
  • Agenda

© 2024 Portal Kaltara - Developed by AntaHost