TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diminta lebih selektif dalam menentukan arah pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Penentuan program harus mengutamakan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, saat melaksanakan kegiatan reses bersama masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Syamsuddin menjelaskan, kondisi fiskal daerah yang belum leluasa mengharuskan pemerintah melakukan penyaringan terhadap berbagai usulan pembangunan. Tidak semua aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat dibiayai melalui APBD provinsi, terutama jika program tersebut berada di luar kewenangan Pemprov Kaltara.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Tarakan ini, pemerintah perlu memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk program yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Karena anggarannya terbatas, maka hanya bisa dilakukan yang merupakan kewenangan provinsi. Kewenangan provinsi di Tarakan itu apa saja, maka itu yang bisa dijalankan oleh pemerintah provinsi maupun DPRD,” ujarnya.
Ia mengakui, sejumlah kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur maupun pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kondisi tersebut membuat aspirasi yang masuk perlu dipetakan terlebih dahulu agar tidak terjadi tumpang tindih program dan penganggaran.
Meski demikian, Syamsuddin menegaskan bahwa keterbatasan anggaran maupun persoalan kewenangan tidak boleh mengurangi semangat DPRD dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Baginya, reses merupakan kesempatan penting untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi warga. Seluruh masukan tersebut akan dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan serta kapasitas keuangan daerah.
Ia juga mengharapkan masyarakat memahami bahwa setiap usulan pembangunan memiliki mekanisme dan jalur penganggaran tersendiri. Dengan mengetahui instansi yang berwenang, aspirasi masyarakat diharapkan dapat disampaikan kepada pihak yang tepat sehingga proses tindak lanjutnya menjadi lebih efektif.
Syamsuddin berharap, meskipun ruang fiskal daerah terbatas, pembangunan di Kaltara tetap dapat berjalan optimal melalui perencanaan yang matang, pembagian kewenangan yang jelas, serta penentuan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat. (Adv-75)
















