JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menghadiri pertemuan strategis bersama Gubernur Kalimantan Utara, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Utara, serta Direktur Utama beserta jajaran PT. INTRA, dalam rangka membahas peluang investasi pengembangan jalur kereta api lintas Kalimantan Utara, Selasa (21/04/26) di Kantor Badan Penghubung Prov. Kaltara Jakarta.
Pertemuan tersebut secara khusus menyoroti minat PT. INTRA untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi kereta api yang diharapkan mampu mendorong konektivitas antarwilayah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kaltara.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Gubernur menyambut baik rencana investasi tersebut. Dukungan ini dinilai sebagai langkah positif dalam membuka akses transportasi yang lebih efisien dan mendukung pengembangan kawasan strategis di wilayah perbatasan.
Namun demikian, terdapat lima aspek penting yang perlu dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara guna merealisasikan investasi tersebut. Kelima hal tersebut meliputi dukungan kebijakan melalui Peraturan Daerah (Perda), pembebasan lahan, perizinan, off taker agreement, serta surat dukungan.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Kaltara menyampaikan bahwa poin pertama, yakni dukungan kebijakan melalui Perda, telah dipenuhi oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Sementara empat poin lainnya akan dilaksanakan secara bertahap, seiring dengan proses penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pihak terkait.
Ketua DPRD Kaltara menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam mendorong investasi strategis, khususnya di sektor infrastruktur.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pihak investor menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Utara.
Dengan adanya rencana pengembangan jalur kereta api ini, diharapkan ke depan Kaltara dapat memiliki sistem transportasi yang lebih modern, terintegrasi, serta mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun regional.(Adv DPRD Kaltara-32)
