NUNUKAN – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik yang telah diresmikan mantan Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2024 silam, hingga kini belum juga beroperasi.
Kondisi tersebut menuai kritik dari anggota DPRD Kabupaten Nunukan yang menilai bahwa pemerintah pusat tidak serius menindaklanjuti pengelolaan fasilitas strategis di wilayah perbatasan.
Anggota DPRD Nunukan, Hamsing, menilai pemerintah pusat terkesan lamban dalam mengambil langkah konkret untuk mengaktifkan PLBN Sebatik.
Padahal, masyarakat di wilayah perbatasan telah lama menantikan berfungsinya pos lintas batas tersebut sebagai akses resmi menuju Malaysia.
“Kami kecewa karena sudah setahun diresmikan, tapi belum juga difungsikan. Pemerintah pusat seolah tidak punya komitmen terhadap pembangunan perbatasan,” ujar Hamsing kepada wartawan, Minggu (5/10/25).
Politisi Partai Hanura itu juga menyindir hasil kunjungan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Sebatik yang dinilainya tidak membawa hasil konkret.
Menurutnya, kunjungan tersebut hanya sebatas peninjauan dan dialog ringan tanpa keputusan tindak lanjut yang jelas.
“Awalnya kami senang ada kunjungan Komisi II dan Kemendagri. Kami pikir ini akan jadi momentum kebangkitan PLBN Sebatik. Tapi ternyata, hasilnya nihil. Tidak ada kejelasan sama sekali,” tegasnya.
Hamsing bahkan menyebut, dalam pertemuan dengan rombongan pusat, pihak DPRD tidak diberikan waktu cukup untuk menyampaikan aspirasi daerah.
Hal ini memperkuat kesan bahwa pemerintah pusat kurang menghargai pandangan dari pemerintah daerah.
“Baru saya ucapkan Assalamualaikum, sudah dibilang singkat saja karena Wamen mau cepat kembali ke Jakarta. Ini kan tidak serius namanya,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menurut Hamsing, berbagai instansi teknis seperti Imigrasi dan Bea Cukai Nunukan sebenarnya sudah menyatakan kesiapannya untuk mengoperasikan PLBN Sebatik.
Namun hingga kini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait jadwal pengoperasian.
“Kepala Imigrasi dan Bea Cukai sudah siap. Personelnya pun lengkap. Tapi semuanya menunggu keputusan pusat. Kalau terus begini, fasilitas ratusan miliar itu akan jadi bangunan mati,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan PLBN Sebatik sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keamanan di wilayah perbatasan.
Selain mempermudah mobilitas warga ke Malaysia, PLBN juga berpotensi menekan angka perdagangan orang dan penyelundupan barang.
“Kalau PLBN berfungsi, ekonomi masyarakat meningkat dan tindak pidana lintas batas bisa ditekan. Ini bukan hanya soal akses, tapi soal martabat negara di perbatasan,” jelasnya.
Hamsing juga mengingatkan bahwa proyek pembangunan PLBN Sebatik merupakan bagian dari program strategis nasional yang seharusnya mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah pusat.
Ia mendesak agar kementerian terkait segera mengambil langkah nyata agar fasilitas tersebut tidak terbengkalai lebih lama.
“Bangunan itu simbol kedaulatan negara. Kalau dibiarkan mangkrak, kesannya pemerintah pusat abai terhadap wilayah perbatasan,” ujarnya.
DPRD Nunukan berencana mendorong kembali pembahasan bersama pihak kementerian dan lembaga terkait agar PLBN Sebatik segera dioperasikan.
Masyarakat Sebatik pun berharap, janji pemerintah untuk memperkuat konektivitas di kawasan perbatasan segera diwujudkan dalam tindakan nyata.
“Warga di perbatasan sudah bosan dengan janji. Mereka butuh bukti nyata, bukan sekadar kunjungan seremonial,” pungkas Hamsing. (Humas DPRD Nnk-23)
