NUNUKAN – Jalan Mansalong-Tau Lumbis Raya merupakan jalan koridor perbatasan dengan negara tetangga Sabah Malaysia. Jalan nasional tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat 77 desa yang ada di 4 Kecamatan yakni kecamatan Lumbis, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantam Utara.
Hal ini sempat jadi perbincangan saat pelaksanaan Rakerda CDOB Kabudaya Perbatasan, oleh para peserta Rakerda, Selasa (13/5/2025).
Rano, S.IP salah satu anggota organisasi ikatan Sarjana Kabudaya Perbatasan (ISKP) mengatakan bahwa jalan paralel perbatasan Negara koridor Mansalong-Tau Lumbis melintasi Kecamatan Lumbis, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu Kabupaten Nunukan Kaltara Kembali Menghutan.
Ia memaparkan bahwa pada tahun 2015 dan 2016 jalan paralel perbatasan Mansalong-Tau Lumbis ini mendapatkan anggaran APBN.
“Kurang lebih ratusan miliar yang sudah dikerjakan oleh satuan TNI untuk buka bahu jalan ini” Jelasnya.
Lebih lanjut, Rano menerangkan bahwa sejak tahun 2017 hingga sampai saat ini pembangunan jalan nasional Mansalong -Tau Lumbis tidak lagi dilanjutkan sehingga kembali menjadi Hutan Belantara.
“Saat ini Jalan koridor perbatasan Mansalong-Tau Lumbis Kabupaten Nunukan ini sepi dari Anggran APBN, selama kurang lebih 8 tahun jalan ini sudah tidak lagi tersentuh oleh APBN maka kondisi jalan sudah kembali seperti semula yakni menjadi hutan belantara,”Terang Rano.
Masyarakat mempertanyakan persoalan jalan ini, apakah tidak lagi memiliki nilai strategis nasional atau negara merasa rugi mengeluarkan Anggaran APBN untuk kembali membangun jalan koridor perbatasan ini.
Dulu sejak dimulai tahun 2015 lanjut Rano masyarakat sangat antusias dan bangga dengan pembukaan jalan
Perbatasan ini sebagai potret realisasi janji-janji pemimpin negeri. Namun, setelah bahu jalan terbuka tidak ada lagi progres selanjutnya hingga saat ini. Padahal jalan ini sangat dinantikan masyarakat setempat.
” Jalan paralel perbatasan itu sangat diinginkan masyarakat perbatasan salah satunya membuka akses keterisolasian masyarakat,” jelas Rano.
Terakhir Rano dan masyarakat setempat meminta agar Menteri Pekerjaan Umum (PU) dapat meninjau kembali jalan pararel perbatasan tersebut dan melanjutkan pembangunan infrastruktur tersebut agar membuka keterisolasian masyarakat perbatasan. * (Humas CDOB Kabudaya)
