TARAKAN – Keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) membuat upaya merealisasikan aspirasi masyarakat harus dilakukan secara lebih terukur. Selain mempertimbangkan ketersediaan anggaran, setiap usulan pembangunan juga wajib disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Hal tersebut menjadi penjelasan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Rumah Makan Celebes, Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri warga dari sejumlah kawasan, di antaranya Kampung Empat, Selumit Pantai, Jembatan Besi hingga Sebengkok. Berbagai persoalan pembangunan dan kebutuhan lingkungan disampaikan masyarakat untuk mendapatkan perhatian pemerintah.
Syamsuddin mengungkapkan, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah dan DPRD lebih berhati-hati dalam menentukan program yang akan dibiayai melalui APBD. Setiap usulan harus melalui kajian, terutama terkait kesesuaian kewenangan dan skala prioritas pembangunan.
Ia menjelaskan, pengelolaan anggaran daerah juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan aspek pengawasan dari lembaga terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan kondisi tersebut, pola memperjuangkan aspirasi masyarakat tidak bisa lagi dilakukan tanpa melihat batas tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Sekarang kita harus benar-benar melihat kewenangannya. Tidak semua usulan yang disampaikan masyarakat bisa dibebankan kepada pemerintah provinsi. Apalagi kondisi anggaran saat ini mengharuskan kita lebih cermat menentukan prioritas,” jelasnya.
Syamsuddin mencontohkan, pembangunan jalan lingkungan dan semenisasi di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota harus disampaikan melalui jalur pemerintahan yang sesuai.
Kendati demikian, ia memastikan DPRD Kaltara tetap memiliki komitmen untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang belum dapat diakomodasi melalui kewenangan provinsi tetap bisa diarahkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap program tersebut.
Di sisi lain, terdapat sektor pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan dapat diperjuangkan melalui APBD Kaltara. Salah satunya bidang pendidikan, khususnya peningkatan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Sekolah Luar Biasa (SLB).
“Kalau berkaitan dengan sekolah, kita perlu melihat kebutuhan dan sekolah mana yang harus menjadi prioritas. Begitu juga dengan infrastruktur, harus dipastikan apakah masuk kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sehingga penanganannya tepat,” ungkapnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Syamsuddin berharap masyarakat memahami bahwa setiap aspirasi membutuhkan proses dan mekanisme penganggaran. Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah bukan alasan untuk menghentikan perjuangan terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, seluruh usulan tetap menjadi perhatian DPRD untuk diperjuangkan sesuai kemampuan fiskal, tingkat urgensi kebutuhan, serta ketentuan kewenangan pemerintahan.
Dengan perencanaan yang tepat dan koordinasi lintas pemerintahan, diharapkan aspirasi masyarakat Tarakan tetap memiliki peluang untuk diwujudkan melalui program pembangunan yang sesuai aturan dan tepat sasaran. (Adv-78)
















