TARAKAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Muddain, menegaskan pentingnya memahami pembagian kewenangan pemerintahan dalam memperjuangkan usulan pembangunan masyarakat. Hal ini menyusul banyaknya aspirasi warga Sebengkok, Kota Tarakan, yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur lingkungan.
Dalam agenda reses bersama ratusan warga, Muddain menerima berbagai masukan, mulai dari permintaan semenisasi jalan permukiman, perbaikan drainase di lorong-lorong hingga pemasangan penerangan jalan umum (PJU).
Menanggapi aspirasi tersebut, ia menjelaskan bahwa tidak semua usulan masyarakat bisa diperjuangkan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Pembangunan jalan lingkungan dan saluran drainase di kawasan permukiman, misalnya, merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Tarakan.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman mengenai pembagian tugas tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap fungsi dan kapasitas DPRD provinsi dalam mengalokasikan anggaran pembangunan.
“Jangan sampai masyarakat memiliki harapan bahwa seluruh usulan bisa langsung kami realisasikan melalui anggaran provinsi. Ada batas kewenangan yang harus kami patuhi. Untuk semenisasi jalan lingkungan dan drainase di lorong-lorong, itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota,” jelasnya.
Muddain mengatakan, ketentuan mengenai kewenangan daerah juga menjadi pedoman dalam proses pengusulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Setiap program harus melalui penyesuaian berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintah.
Karena itu, aspirasi masyarakat tetap perlu dihimpun dan dipetakan sebelum diperjuangkan dalam proses perencanaan anggaran. Langkah tersebut penting agar usulan yang masuk tidak bertentangan dengan aturan pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah sektor yang dapat memperoleh dukungan dari APBD Provinsi Kaltara. Salah satunya melalui bantuan hibah untuk kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, termasuk pembangunan maupun perbaikan rumah ibadah.
Menurut Muddain, peluang tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengusulkan kebutuhan yang memang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.
“Untuk kebutuhan yang memang masuk dalam kewenangan provinsi, tentu akan kami perjuangkan sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran yang tersedia. Salah satunya melalui dukungan hibah keagamaan dan sosial kemasyarakatan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kegiatan reses tidak hanya menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk mendengarkan persoalan masyarakat, tetapi juga sebagai kesempatan menjelaskan mekanisme pembangunan dan penganggaran pemerintah daerah.
Muddain berharap aspirasi warga Sebengkok dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait. Dengan memahami jalur pengusulan dan kewenangan masing-masing pemerintah, kebutuhan masyarakat diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk masuk dalam program pembangunan yang tepat sasaran. (Adv-77)
















