NUNUKAN – Menjaga kepercayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan menyampaikan program dan keberhasilan. Wakil rakyat juga dituntut terbuka mengenai berbagai aspirasi yang belum dapat direalisasikan. Prinsip inilah yang ditunjukkan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., saat bertemu masyarakat dalam agenda reses di Kabupaten Nunukan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kediamannya, Jalan Antasari, Nasir menggelar reses titik ketiga dengan melibatkan komunitas majelis taklim dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu.
Di hadapan masyarakat, anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut tidak hanya membuka ruang dialog untuk menerima berbagai usulan, tetapi juga menyampaikan perkembangan aspirasi yang selama ini telah diperjuangkan, termasuk sejumlah kebutuhan yang belum mendapatkan realisasi.
Menurut Nasir, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana tindak lanjut dari setiap aspirasi yang mereka sampaikan kepada wakil rakyat. Sebab, komunikasi antara anggota legislatif dan konstituen harus dibangun atas dasar keterbukaan, bukan sekadar penyampaian harapan.
“Reses bukan hanya kesempatan bagi masyarakat menyampaikan aspirasi, tetapi juga bagi kami untuk menjelaskan apa yang sudah berhasil diperjuangkan, apa yang masih dalam proses, dan apa yang belum bisa diwujudkan,” ungkap Nasir.
Ia mengakui, memperjuangkan kebutuhan masyarakat membutuhkan proses panjang. Setiap usulan harus melalui tahapan perencanaan, pembahasan anggaran, serta penyesuaian dengan kewenangan pemerintah yang menangani program tersebut.
Di tengah kondisi fiskal Pemprov Kaltara yang masih terbatas, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat langsung diakomodasi dalam program pembangunan. Karena itu, menurutnya, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan harapan yang berlebihan.
“Harapan masyarakat tentu sangat besar. Tetapi kita juga harus menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Tidak semua usulan bisa langsung diwujudkan, terlebih di tengah keterbatasan anggaran daerah,” jelasnya.
Nasir menegaskan, keterbukaan bukan berarti mengurangi tanggung jawab sebagai anggota DPRD. Justru, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses perjuangan aspirasi, sehingga mereka dapat mengetahui mana program yang sudah berjalan, masih diperjuangkan, maupun yang membutuhkan waktu untuk direalisasikan.
Ia juga memastikan seluruh masukan yang diterima dalam kegiatan reses akan menjadi bahan perjuangan melalui lembaga legislatif. Aspirasi tersebut nantinya dipilah berdasarkan tingkat kebutuhan, urgensi, dan peluang realisasinya melalui mekanisme pemerintahan.
“Saya tidak ingin masyarakat hanya mendengar janji. Saya ingin mereka mengetahui apa yang sudah kita perjuangkan dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah,” tuturnya.
Reses di Jalan Antasari ini merupakan pertemuan ketiga dari lima titik yang dijadwalkan Muhammad Nasir di Kabupaten Nunukan.
Melalui rangkaian reses tersebut, Nasir berharap hubungan komunikasi dengan masyarakat semakin kuat. Baginya, kepercayaan publik harus dijaga melalui kerja nyata, penyampaian informasi yang jujur, serta kesungguhan dalam mengawal setiap aspirasi agar dapat diperjuangkan secara bertahap. (Adv-79)
















