NUNUKAN – Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti perlunya perubahan paradigma pembangunan, pemerataan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Nunukan, Rabu (17/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Nunukan tersebut mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati Nunukan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026.
Rapat dihadiri sekitar 50 peserta, termasuk jajaran pemerintah daerah, DPRD, TNI-Polri, kepala OPD, dan insan pers.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Gat., S.Pd., mengatakan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tidak cukup hanya melihat program dan besaran anggaran.
Menurutnya, evaluasi harus mencakup pola pikir, arah kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pembangunan sebagai dasar perbaikan kebijakan pada 2027.
Fraksi Demokrat menilai semangat “Energi Baru” harus diwujudkan melalui perubahan pola kerja dan kebijakan, bukan sekadar slogan. Penganggaran dinilai perlu lebih berorientasi pada kebutuhan dan prioritas masyarakat dengan menekan belanja yang tidak mendesak.
Selain itu, pemerataan pembangunan menjadi perhatian utama. Fraksi Demokrat menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari jumlah proyek fisik, tetapi dari manfaatnya terhadap peningkatan pendapatan, akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, pangan, dan kesejahteraan masyarakat.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Fraksi Demokrat mendorong peningkatan kualitas guru dan lulusan, pemerataan tenaga pendidik, serta penguatan pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Pemerintah juga didorong memanfaatkan teknologi, telemedisin, dokter keliling, serta kerja sama dengan rumah sakit rujukan untuk mengatasi keterbatasan layanan.
Pemerataan infrastruktur juga menjadi sorotan. Fraksi Demokrat meminta pembangunan jalan dan jembatan di kampung serta wilayah pedalaman menjadi bagian dari prioritas berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensi.
Kondisi Desa Sungai Limau serta kawasan Lodres–Kampung Tebol di Sebatik disebut perlu masuk dalam evaluasi pemerataan pembangunan.
Sektor UMKM dan pertanian juga didorong menjadi prioritas melalui dukungan permodalan, peningkatan kapasitas, teknologi, pemasaran, dan kepastian pasar.
Sementara itu, program beasiswa diminta dievaluasi agar proses seleksi berlangsung transparan, objektif, dan memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat.
Dalam aspek sosial, Fraksi Demokrat mengingatkan pemerintah agar memperkuat deteksi dini dan komunikasi publik untuk mengantisipasi persoalan di media sosial yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya profesionalisme ASN. Promosi dan mutasi jabatan dinilai harus berlandaskan kompetensi, kinerja, integritas, rekam jejak, kebutuhan organisasi, dan sistem merit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Persoalan utama bukan semata jumlah anggaran, proyek atau kegiatan, melainkan pola pikir, penentuan prioritas dan keberpihakan kebijakan,” demikian garis besar pandangan Fraksi Demokrat.
Fraksi tersebut meminta pemerintah memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memperluas pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nunukan. ***
