NUNUKAN – Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Nunukan meminta pemerintah daerah memperkuat pengelolaan keuangan dan memastikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Hanura, Ahmad Triady, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPRD Nunukan, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati Nunukan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026, Kamis (17/9/2026).
Fraksi Hanura menilai pembangunan di Kabupaten Nunukan belum sepenuhnya memberikan dampak langsung dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pembahasan APBD Perubahan dinilai harus diarahkan pada program yang terukur, tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Fraksi Hanura juga menyoroti proyeksi pendapatan daerah setelah perubahan yang berada di kisaran Rp1,7 triliun. Di sisi lain, belanja daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,9 triliun. Kondisi tersebut, menurut fraksi, perlu diikuti dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien agar belanja pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat bagi pembangunan dan pelayanan publik.
Salah satu perhatian utama Fraksi Hanura adalah penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp48 miliar setelah perubahan. Fraksi meminta pemerintah melakukan evaluasi sekaligus mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi dan sumber daya daerah sebagai basis peningkatan PAD, dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, keberlanjutan, dan kepentingan masyarakat.
Selain persoalan fiskal, Fraksi Hanura menyampaikan sejumlah catatan terkait pelayanan dasar. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan ketersediaan fasilitas di rumah sakit serta puskesmas, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau.
Pada sektor pendidikan, pemerintah diminta memastikan pemerataan kualitas pendidikan, khususnya di daerah pelosok yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sarana maupun tenaga pendidik. Penyaluran beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa juga diminta dilakukan secara adil, transparan, dan proporsional, baik bagi kategori kurang mampu maupun berprestasi.
Fraksi Hanura turut mempertanyakan penataan aktivitas UMKM di kawasan Tanah Merah yang menggunakan sebagian badan jalan. Pemerintah diminta memberikan kejelasan mengenai aspek kelancaran lalu lintas, kebersihan, parkir, potensi pungutan liar, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi tersebut.
Di bidang infrastruktur, Fraksi Hanura meminta percepatan pembangunan dan peningkatan jalan di Nunukan Selatan, Sebatik, Kabudaya, dan Krayan. Infrastruktur dinilai penting untuk membuka akses sosial dan ekonomi masyarakat, terlebih Nunukan merupakan wilayah perbatasan negara.
Perhatian juga diberikan terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Fraksi Hanura meminta pemerintah memastikan kualitas bahan makanan, kandungan gizi, proses pengolahan, distribusi, serta standar keamanan pangan agar program tersebut memberikan manfaat bagi pelajar dan tidak menimbulkan persoalan kesehatan.
Fraksi Hanura selanjutnya meminta pemerintah mengoptimalkan penyerapan anggaran secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengelolaan anggaran darurat bencana juga diminta dilakukan secara transparan dan responsif sehingga bantuan kepada masyarakat dapat segera disalurkan ketika terjadi keadaan darurat.
Selain itu, pemerintah daerah didorong memperluas kesempatan kerja bagi putra-putri daerah melalui pembukaan lapangan kerja dan pengembangan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Fraksi Hanura menegaskan perubahan APBD 2026 tidak semata-mata menjadi penyesuaian angka anggaran, tetapi harus menjadi instrumen untuk memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Nunukan.
Catatan Fraksi Hanura tersebut menjadi bagian dari pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 sebelum memasuki tahapan jawaban pemerintah daerah dan pembahasan lebih lanjut bersama DPRD. ***
