TARAKAN – Persoalan kewenangan penganggaran pembangunan infrastruktur lingkungan menjadi salah satu hal yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Muddain, saat menggelar kegiatan reses dan silaturahmi bersama ratusan warga di Sebengkok, Kota Tarakan.
Dalam pertemuan tersebut, Muddain menjelaskan bahwa tidak semua usulan pembangunan masyarakat dapat diakomodasi melalui anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Sebab, terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang harus menjadi pedoman dalam pengalokasian anggaran.
Politisi Partai Demokrat yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Demokrat Kaltara itu menyebutkan, sejumlah kebutuhan infrastruktur di lingkungan permukiman, seperti semenisasi jalan lingkungan, perbaikan drainase di lorong-lorong permukiman, hingga penerangan jalan umum (PJU) skala lingkungan, merupakan kewenangan Pemerintah Kota Tarakan.
Ia menegaskan, penjelasan tersebut penting disampaikan agar masyarakat memahami batas kewenangan pemerintah dalam merealisasikan usulan pembangunan.
“Saya harus menyampaikan ini secara terbuka agar tidak ada kesalahpahaman secara politik. Saya tidak bisa ikut campur membantu perbaikan semenisasi maupun drainase di lorong-lorong karena itu bukan menjadi domain kebijakan atau kewenangan Pemerintah Provinsi, melainkan wilayah kewenangan Pemerintah Kota Tarakan,” ujar Muddain di hadapan warga.
Menurutnya, setiap pengalokasian anggaran daerah harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan pembagian urusan pemerintahan. Termasuk penggunaan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Meski demikian, Muddain memastikan masih terdapat sejumlah sektor yang dapat didukung melalui anggaran provinsi. Salah satunya melalui program hibah untuk keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan rencana pemanfaatan anggaran yang menjadi kewenangannya sebagai pimpinan DPRD Kaltara untuk mendukung pembangunan dan pembenahan rumah ibadah di Kota Tarakan, termasuk program sosial keagamaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui kegiatan reses tersebut, Muddain berharap masyarakat semakin memahami pembagian kewenangan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan warga dapat diperjuangkan melalui jalur penganggaran dan instansi yang tepat sesuai ketentuan berlaku. (Adv-66)
















