TARAKAN – Penanganan bencana membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Namun, kerja sama tersebut harus didukung kejelasan regulasi dan pembagian kewenangan agar pelaksanaan program maupun penyaluran bantuan tidak menimbulkan persoalan administratif.
Hal ini menjadi salah satu perhatian Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Listiani, saat melakukan kunjungan kerja bersama rombongan Komisi IV ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Listiani menyoroti pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur secara terperinci tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan dalam penanggulangan bencana.
Menurutnya, kejelasan aturan diperlukan agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat menjalankan perannya tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan.
Ia mengakui, sebagai anggota legislatif provinsi, dirinya perlu memahami secara tepat batasan kewenangan sebelum memberikan dukungan terhadap kebutuhan pemerintah daerah. Sebab, tidak semua bentuk bantuan dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah provinsi.
“Kami sempat bingung apa yang bisa kami sampaikan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. KPK juga mengingatkan bahwa sebelum memberikan bantuan, harus dilihat terlebih dahulu apakah itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota,” ungkapnya.
Listiani menegaskan, pemahaman terhadap aturan tersebut bukan berarti membatasi kepedulian pemerintah provinsi terhadap persoalan kebencanaan di daerah. Sebaliknya, diperlukan upaya untuk menemukan mekanisme dan ruang dukungan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, ia mendorong komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota terus ditingkatkan. Dengan demikian, kebutuhan penanganan bencana di daerah tetap dapat memperoleh perhatian dan dukungan melalui jalur kewenangan yang tepat.
Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kaltara tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah, bersama anggota Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, dan Rahman. Rombongan diterima Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra.
Melalui pertemuan tersebut, Komisi IV ingin mendapatkan informasi langsung mengenai kondisi, kebutuhan, serta berbagai kendala yang dihadapi BPBD Tarakan dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana.
Hasil kunjungan ini selanjutnya diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi DPRD Kaltara dalam mendorong penguatan koordinasi lintas pemerintahan, sehingga upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dapat berjalan lebih optimal. (Adv-76)
















