TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian di wilayah Provinsi Kaltara.
Pada rakor ini juga membahas rencana dan realisasi kegiatan Tahun Anggaran 2025 serta memastikan sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah berjalan optimal.
“Gubernur Kaltara sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat bertindak sebagai koordinator, fasilitator, pengawas, sekaligus pelapor dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah,” kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P. membuka paparannya.
Sapi’i menjelaskan rapat ini memiliki tiga tujuan utama, yang pertama mengoptimalkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Lalu kedua, mengimplementasikan PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta ketiga yaitu menyinkronkan program pusat dan daerah demi memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur serta pertanian di Kaltara.
Selanjutnya, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Javid Hurriyanto,S.T., M.T, turut memaparkan terkait panjang total jaringan jalan nasional di Kaltara kini mencapai 643,52 km.
“Sebanyak 97,14 persen atau 625,08 km di antaranya dalam kondisi mantap. Kondisi Baik 337,35 km 52,42 persen, kondisi sedang 287,73 km 44,71 persen, rusak ringan 15,01 km 2,33 persen, dan rusak berat 3,43 km 0,53 persen,” jelasnya.
Dia menyebutkan beberapa kawasan strategis perlu mendapat perhatian, seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning dan kawasan perbatasan. BPJN Kaltara juga merancang berbagai inovasi, termasuk pemanfaatan dana SBSN, optimalisasi program holding, serta pelibatan aktif pemda dan stakeholder.
Sejumlah proyek prioritas jalan nasional antara lain, jalan akses perbatasan Malinau–Long Bawan, jalan akses perbatasan Mansalong–Tau Lumbis, akses PLBN Long Nawang, akses KIHI Tanah Kuning–Tanjung Selor, serta jalan paralel perbatasan Malinau–Long Boh.
Selain itu, pihak BPJN juga mengusulkan beberapa ruas dalam Inpres jalan daerah, seperti jalan Ring Road Malinau, jalan Gunung Seriang–Long Peso, dan sejumlah ruas lainnya.
Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor, Mustofa S, S.T., M.T., menyampaikan rencana program jangka menengah 2025–2029 di sektor sumber daya air, berfokus pada pengembangan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
Sambungnya, dilakukannya pengembangan bendungan dan embung untuk penyimpanan air, serta pengembangan jaringan air tanah dan air baku.
“Program ini akan memberikan manfaat besar, mulai dari ketersediaan air irigasi, perlindungan dari banjir, hingga penyediaan air baku bagi masyarakat,” ujar Mustofa.
Menanggapi paparan tersebut, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara, Diana Risawaty, S.P., menegaskan komitmennya dalam melaksanakan program Kementerian Pertanian secara efektif, efisien, dan optimal.
“Program ini tak hanya berdampak pada peningkatan produksi pertanian dan peternakan, tapi juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak lokal, serta menjaga stabilitas harga pangan,” kata Nurdiana.
Ia merasa optimistis dengan sinergi pusat dan daerah, diyakini di sektor pertanian Kaltara akan mampu bertransformasi menuju kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut juga disinggung rencana pembangunan 200 Sekolah Rakyat berasrama sebagaimana diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna, Maret lalu.
Hadir dalam rakor ini, Syafrudin, S.T., M.T., Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltara menuturkan pembangunan sekolah tersebut ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Proyek ini direncanakan akan dilaksanakan mulai September 2025, dengan target selesai Juni 2026.
“Setiap sekolah dibangun di lahan minimal 6 hektar, lengkap dengan asrama, ruang kelas, fasilitas olahraga, dan gedung serbaguna,” jelas Syafrudin.
Rakor ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur, sumber daya air, pendidikan, hingga pertanian yang merata, khususnya di kawasan perbatasan dan strategis di Kaltara.
Hal ini sejalan dengan visi Gubernur Kaltara yaitu terwujudnya fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan. (dkisp)
