NUNUKAN – Persoalan BBM di Kabupaten Nunukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah kuota. Kondisi geografis yang terdiri atas wilayah kepulauan, daratan, sungai hingga pegunungan membuat distribusi BBM membutuhkan pola pelayanan yang berbeda.
Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan, Ramsah menilai kebijakan BBM perlu mempertimbangkan jalur distribusi dan titik layanan agar pasokan dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
“Nunukan ini karakter wilayahnya berbeda. Ada kepulauan, ada daratan, ada sungai dan ada pegunungan. Karena itu kebutuhan BBM tidak cukup dilihat dari angka kuotanya. Kita harus melihat juga bagaimana BBM itu sampai kepada masyarakat,” kata Ramsah.
Menurutnya, persoalan BBM perlu dilihat sebagai satu rangkaian yang mencakup kuota, distribusi, titik layanan serta kondisi geografis. Tantangan penyaluran di Pulau Nunukan dan Sebatik berbeda dengan kawasan pedalaman maupun Pegunungan Krayan.
Ramsah juga menilai penguatan subpenyalur BBM diperlukan untuk wilayah yang sulit dijangkau penyalur reguler. Keberadaan titik layanan yang lebih dekat dapat membantu masyarakat mengurangi biaya dan waktu untuk mendapatkan BBM.
“Kalau wilayahnya jauh dan aksesnya sulit, tentu masyarakat membutuhkan titik layanan yang lebih dekat. Subpenyalur bisa menjadi salah satu solusi untuk kawasan yang tidak mudah dijangkau penyalur reguler,” ujarnya.
Ia turut mendorong ketersediaan stok penyangga BBM. Hal itu dinilai penting untuk menghadapi kondisi ketika transportasi laut terganggu, cuaca buruk terjadi atau pasokan mengalami keterlambatan.
“Kalau distribusi mengandalkan jalur laut, kita juga harus menghitung kondisi cuaca dan kemungkinan keterlambatan kapal. Stok penyangga perlu dipikirkan supaya ketika ada gangguan distribusi, masyarakat tidak langsung mengalami kekosongan BBM,” tuturnya.
Ramsah menyebut kondisi Nunukan semakin membutuhkan perhatian karena daerah itu belum memiliki depo BBM. Pasokan dari Tarakan harus melewati jalur distribusi yang menghadapi tantangan geografis dan cuaca.
“Kita belum punya depo BBM. Artinya pasokan masih bergantung pada distribusi dari Tarakan. Kalau ada gangguan di jalur transportasi, dampaknya bisa sampai ke Nunukan. Karena itu sistem distribusinya perlu diperkuat,” katanya.
Distribusi hingga wilayah pedalaman dan Pegunungan Krayan juga menjadi perhatian. Ramsah menilai kebutuhan masyarakat di kawasan itu memiliki tantangan tersendiri karena akses transportasi dan kondisi geografis.
“Jangan sampai perhatian hanya berhenti di wilayah perkotaan. Masyarakat di pedalaman dan Pegunungan Krayan juga membutuhkan BBM. Pola distribusinya memang berbeda, tetapi kebutuhan mereka tetap harus diperhitungkan,” jelasnya.
Ia berharap pembahasan bersama BPH Migas dapat menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan karakter wilayah Nunukan. Menurutnya, ketersediaan BBM berkaitan erat dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan.
“Kalau BBM tersedia dan distribusinya lancar, aktivitas masyarakat juga lebih mudah. Nelayan bisa melaut, transportasi berjalan dan kegiatan ekonomi masyarakat bisa bergerak. Karena itu persoalan BBM perlu dilihat dari kebutuhan masyarakat sampai ke wilayah yang paling sulit dijangkau,” pungkas Ramsah. ***
