JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (9/4/26), dalam rangka penguatan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
Kunjungan ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan dan finalisasi Ranperda yang tengah disusun, sekaligus upaya memperkaya materi regulasi melalui konsultasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Perpusnas dan mitra strategis di bidang literasi.
Rombongan Pansus IV dipimpin oleh Dr. Syamsuddin Arfah bersama Anggota Pansus IV lainnya, Tamara Moriska, SH., MH., Muhammad Hatta, Listiani, Rahman, S.K.M., dan Dino Andrian, SH., serta perwakilan dari perangkat daerah seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara. Turut hadir pula mitra pembangunan seperti INOVASI Kaltara dan Badan Standar Kurikulum dan Asesment Pendidikan.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai masukan strategis disampaikan terkait arah kebijakan pengembangan literasi di daerah. Pihak INOVASI Kaltara menekankan pentingnya penguatan literasi dasar, tidak hanya sebatas kemampuan membaca, tetapi juga pemahaman terhadap isi bacaan.
Program pelatihan guru yang telah berjalan sejak 2017 dinilai berhasil meningkatkan capaian literasi dan numerasi di tingkat sekolah dasar, sehingga perlu terus dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan.
Ketua Pansus IV, Dr. Syamsuddin Arfah, menyampaikan bahwa Ranperda yang tengah disusun tidak hanya berfokus pada aspek perbukuan, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya literasi di tengah masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya peran aktif lembaga seperti Bunda Literasi agar tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan minat baca.
Sementara itu, pihak Perpusnas RI melalui Kepala Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan (Deputi II), Dr. Adin Bondar, S.Sos., M.Si.., memberikan sejumlah catatan penting. Salah satunya terkait perlunya keselarasan antara Ranperda dengan regulasi nasional, serta tantangan perkembangan teknologi informasi, termasuk kehadiran kecerdasan buatan (AI) yang turut mengubah pola akses informasi masyarakat saat ini.
Perpusnas juga mendorong agar pemerintah daerah lebih menitikberatkan pada penguatan kelembagaan perpustakaan dan ekosistem literasi, dibandingkan hanya berfokus pada aspek perbukuan. Hal ini dinilai penting mengingat perpustakaan merupakan layanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, dibahas pula pentingnya membangun ekosistem literasi yang komprehensif, mulai dari penyediaan buku dalam bentuk cetak maupun digital, penguatan distribusi hingga menjangkau masyarakat luas, hingga pemberdayaan penulis lokal dan pengembangan industri penerbitan di daerah.
Dari hasil kunjungan tersebut, Pansus IV DPRD Kalimantan Utara merumuskan sejumlah poin penting, di antaranya pemetaan pengaturan buku cetak dan digital, penguatan distribusi bahan bacaan hingga tingkat keluarga, sekolah dan masyarakat, serta penegasan peran institusi literasi seperti Bunda Literasi dan Duta Baca Daerah.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat Ranperda yang tengah disusun agar lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Utara melalui penguatan budaya literasi yang berkelanjutan.(Adv DPRD Kaltara-22)
