TANJUNG SELOR -Permrintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) menggelar pelatihan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE) bertempat di SMA Negeri 1 Tanjung Selor, Senin (16/06).
Kepala DKISP Dr. H. Iskandar Alwi, S.IP., M. Si membuka kegiatan yang menghadirkan para peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Dalam sambutannya, ia menerangkan bahwa pemerintah terus mendorong terwujudnya transformasi digital. Salah satu upaya yang pemerintah lakukan adalah SPBE ini. Menurutnya, SPBE hadir sebagai kerangka kerja untuk mewujudkan pemerintahan yang efesien, transparan, akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi.
“Dengan arsitektur SPBE yang terintegrasi, kita dapat menghindari duplikasi sistem, meningkatkan interoperabilitas, dan memperkuat tata kelola teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan,” katanya.
Melalui pelatihan ini, ia berharap agar setiap perangkat daerah memperoleh pemahaman teknis maupun strategis mengenai penyusunan dan penerapan arsitektur SPBE.
Selain itu, terciptanya sinergi dan kolaborasi antarlembaga dalam pembangunan sistem digital pemerintahan yang saling terhubung segenap serta peserta dapat menjadi agen perubahan dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.
“Saya mengapresiasi komitmen seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. semoga kegiatan ini dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat fondasi digitalisasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di daerah kita,” imbuhnya.
Pada kesempatan ini, ia mengatakan bahwa pada evaluasi SPBE tahun 2024 lalu, Kaltara menempati posisi ke-15 di antara 38 provinsi se-Indonesia. Ia berharap selanjutnya Kaltara dapat mengikuti minimal kementerian/lembaga.
Bersama tim dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga ia mengingatkan kembali agar Kaltara mendapatkan dukungan dan tentunya berkaitan dengan penyelenggaraan SPBE di Kaltara. Menurutnya Kaltara adalah provinsi yang menenuhi menerima bantuan karena berada di wilayah 3T, perbatasan, dan merupakan penyangga IKN.
Beberapa upaya juga telah dilakukan pemerintah, salah satunya Gubernur telah menyurati ke Komdigi dan bulan lalu Pj. Sekretaris Daerah Kaltara didampingi Kepala DKISP dipanggil ke Komdigi untuk melakukan audiensi memamparkan langsung mengenai kondisi di Kaltara.
Hadir dalam pelatihan ini Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika DKISP Kaltara Deddy Hariady, S.Kom, Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi Dan Digital Komdigi selaku ketua tim Adi Novian Prihantoro, S.Kom., MM, peserta pelatihan ASN-non ASN pemerintah Provinsi Kaltara dan kabupaten/kota. (dkisp)
