NUNUKAN – Upaya mendekatkan regulasi kepada masyarakat terus dilakukan anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Fraksi PKS, Hasbi, melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) yang digelar pada Jumat (1/5/2026) di Jalan Limau, Nunukan Selatan.
Dalam kegiatan tersebut, Hasbi memperkenalkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini dinilai penting sebagai landasan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.
Sosialisasi sengaja dilaksanakan di kawasan permukiman warga agar lebih mudah diakses dan diikuti secara langsung oleh masyarakat setempat.
Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, Muhammad Irfan Ahmad, yang memberikan penjelasan terkait tata cara pengelolaan sampah yang baik.
Dalam sambutannya, Hasbi mengingatkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Ia berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal agar tetap sehat dan layak huni.
Sementara itu, narasumber memaparkan berbagai hal terkait pengelolaan sampah, mulai dari pentingnya memilah sampah, pemanfaatan limbah organik, hingga dampak negatif dari kebiasaan membuang dan membakar sampah secara sembarangan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang dipandu oleh moderator Asri. Warga terlihat antusias menyampaikan berbagai pertanyaan, seperti cara mengolah sisa sayuran agar tidak terbuang sia-sia, dampak pembakaran sampah, hingga persoalan kebersihan lingkungan sehari-hari.
Sebagai penutup, suasana semakin hidup dengan adanya kuis berhadiah yang melibatkan partisipasi warga. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman, tetapi juga menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami isi serta tujuan perda, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Fraksi PKS DPRD Kabupaten Nunukan menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan edukasi, serta mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. (adv DPRD Nnk-10)
