NUNUKAN – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Andi Muliyono, meminta pemerintah pusat memberikan keistimewaan terhadap Pulau Sebatik dan Krayan dengan membentuk Batalyon TNI AD guna memaksimalkan pengawasan di wilayah perbatasan.
“Kalau bicara aturan, memang Pulau Sebatik dan Krayan masih setingkat kecamatan. Tapi lihatlah kedua wilayah ini sebagai garis perbatasan Indonesia yang membutuhkan lebih banyak satuan pengamanan,” kata Muliyono, Rabu (30/9/2026).
Sebagai wilayah perbatasan yang memiliki akses keluar-masuk orang dan barang, Pulau Sebatik dan Krayan memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyelundupan barang terlarang maupun tindak pidana perdagangan manusia.
Keberadaan personel satuan TNI AD yang lebih banyak, setingkat batalyon, akan mempermudah pengawasan garis-garis perbatasan. Selain itu, TNI juga dapat membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah.
“TNI sangat dekat dengan masyarakat. Kemangunggalan ini sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Jadi, semakin banyak TNI, semakin aman juga wilayah itu,” sebutnya.
Terlepas dari tugas utama menjaga keamanan NKRI, keberadaan TNI biasanya dihubungkan dengan peran sosial dan kemanusiaannya dalam membantu wilayah mengatasi persoalan pendidikan, kesehatan, maupun tanggap darurat.
“Kehadiran TNI menjadi perwakilan negara dalam mengatasi keterisolasian wilayah dan menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Selama ini, setiap HUT TNI selalu menampilkan alutsista perang sebagai seremoni megah. Secara bersamaan, para perwira tinggi TNI di wilayah pelosok negeri membacakan amanah Panglima dan instruksi Presiden.
Semua itu, menurutnya, belum memberikan pengaruh besar bagi wilayah perbatasan yang masih sangat tertinggal dengan berbagai persoalan, seperti minimnya infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan masyarakat.
“Jangan membuat APBN mubazir tanpa hasil, seperti pembangunan PLBN di Sebatik, Krayan, dan Lumbis serta menambah peralatan tempur, sementara wilayah perbatasan masih tertinggal,” bebernya.
Sebagai anggota DPRD asal Pulau Sebatik, Muliyono memahami betul kondisi riil wilayah perbatasan Indonesia. Tidak sedikit kegiatan ilegal yang lepas dari pantauan aparat keamanan karena minimnya jumlah personel.
Penambahan jumlah personel TNI setidaknya akan menghambat atau mengurangi pelanggaran hukum di wilayah perbatasan, baik darat maupun laut, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia.
“Perbatasan Sebatik memiliki banyak pintu jalur tikus yang dapat terhubung ke Malaysia. Untuk mencegah hal ini, tentunya butuh lebih banyak personel TNI maupun Polri,” ungkapnya. *
